Oleh: Prof.Dr.Sudjito, SH.MSi*

Pancasila sebagai dasar negara sudah berumur lebih dari 67 tahun. Kualifikasi Pancasila sebagai dasar negara resmi tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Sederetan data dan bukti sejarah sejak Pembukaan sidang pertama Dokuritsu Junbi Choosakai tanggal 29 Mei 1945 sampai disahkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 menunjukkan asal-muasal atau tujuan bangsa Indonesia merumuskan Pancasila sebagai dasar negara tersebut.
Perlu diingat bahwa jauh sebelum dicapai rumusan Pancasila yang final itu, nilai-nilai Pancasila telah membumi di dalam adat-istiadat, kebiasaan dan agama-agama di Indonesia. Nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari mengejawantah dalam bentuk pandangan hidup bangsa. Dalam posisi demikian, Pancasila senantiasa berada dalam kesatuan dengan manusia Indonesia, diterima dan dijadikan ukuran, petunjuk dan pedoman dalam kehidupan segala bidang, baik ketika sendirian maupun ketika berinteraksi dengan manusia lain, alam semesta sampai kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wajarlah oleh karenanya, Pancasila yang demikian itu sering disebut pula sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, perjanjian luhur bangsa, sumber dari segala sumber hukum, cita-cita bangsa, alat pemersatu bangsa, falsafah bangsa, dan sebagainya.
Dalam perjalanan kehidupan sebagai bangsa, Pancasila seakan akrab dengan berbagai ujian. Berbagai macam tantangan, keluhan, kritik, sampai penolakan, baik dilakukan secara terang-terangan ataupun tersembunyi pernah menimpa Pancasila. Hebatnya, selama ini Pancasila dan bangsa Indonesia mampu menjawab semua ujian itu dengan tangkas dan elegan. Walau demikian, kita mesti waspada, bahwa di era reformasi ini dan di era-era lain yang akan datang, sangat mungkin ujian terhadap esensi dan eksistensi Pancasila masih akan bermuncul dalam berbagai bentuk dan cara yang lebih canggih. Sekali lagi kita mesti waspada. Ujian-ujian itu justru wajib kita pandang sebagai tantangan dan sekaligus peluang untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih dewasa, agar ke depan semakin mampu memberikan kontribusi bagi kebahagiaan bangsa maupun dunia.
Tak dapat dipungkiri bahwa pada dua dekade terakhir, ada kegelisahan pada sementara pecinta, pengagum dan penjaga keselamatan Pancasila, terhadap realitas negatif yang terus berkembang baik kuantitatif maupun kualitatif yang memandang sinis terhadap Pancasila. Pancasila tidak diajarkan di sekolah-sekolah, tidak dijadikan rujukan penyusunan peraturan perundang-undangan, tidak diimplementasikan dalam kehidupan. Pancasila, hanya ada sebatas formalitas untuk irah-irah vonis hakim, atau undang-undang, selebihnya tidak menjadi sumber inspirasi, motivasi maupun nilai dari vonis maupun undang-ndang itu. Betapa banyak, vonis hakim yang jauh dari keadilan sosial, betapa banyak undang-undang yang jiwanya bertentangan dengan Pancasila. Singkat kata, kita ber-Pancasila masih pada tataran bentuk (formal) tetapi belum sampai pada isi (substansi), masih sekedar memenuhi legalitas tetapi belum peduli terhadap legimitas. Artinya, Pancasila hadir dalam bentuk simbol-simbol tetapi maknanya belum menyentuh dan mewarnai sikap, perilaku bangsa Indonesia. Bagaimana mungkin dalam kondisi demikian kita bahagia? Alih-alih, bahagia, adil dan makmur, justru kondisi bangsa saat ini cenderung porak-poranda, rentan terhadap kekerasan, perpecahan dan “kolonisasi” bangsa asing.
Terkait dengan latar belakang sejarah dan pemikiran yang berbeda-beda, setiap negara memiliki keunikan tersendiri dalam hal pandangan hidup dan dasar negara yang dipilihnya. Rechtsstaat yang dianut Jerman, Rule of Law di Inggris, Big Brother dalam tradisi Jepang, dan Pancasila bagi Indonesia, membawa kita pada pendapat bahwa setiap bangsa dan negara adalah suatu unikum. Masing-masing memiliki nilai-nilai yang tertanam dalam habitat kehidupannya, baik yang bersifat fisik, sosial bahkan transendental. Globalisasi yang semakin meningkat, boleh jadi mampu memperluas pemahaman satu bangsa atas bangsa lain, akan tetapi tidak mungkin menghapuskan keunikan dan kemajemukan pandangan hidup dan dasar negaranya masing-masing.
Jepang, kiranya dapat dijadikan sebuah contoh negara yang setia pada pandangan hidupnya yang khas. Bahwa kekalahan Jepang pada perang dunia II atas Sekutu, desakan Barat agar Jepang menerima modernisme, serta gencarnya arus globalisasi, ternyata tidak menjadikan Jepang liberal dan individualis, melainkan tetap pada jati dirinya sebagai bangsa yang memegang teguh kokoro (hati nurani), menjaga suasana kekeluargaan, Negara memainkan peran sebagai institute Big Brother (Kakak) yang selalu berbuat baik untuk kebahagiaan rakyat (Adik). Keunikan Jepang itu, pantas menjadi ilham bagi bangsa Indonesia untuk berani berbuat serupa dalam mempertahankan Pancasila sebagai pandangan hidup maupun dasar negara. Kalau sikap dan perilaku demikian secara konsisten dapat kita ejawantahkan pada segala bidang kehidupan, bukan tidak mungkin (bahkan menjadi keniscayaan) dalam waktu relatif singkat bangsa Indonesia akan kembali meraih kejayaannya sebagai bangsa bermartabat, disegani dan dihormati bangsa atau negara lain.
Bilamana kita bersedia menyimak dengan seksama terhadap sikap dan perilaku siapapun yang tidak setuju dengan Pancasila, sebenarnya sikap dan perilaku demikian karena faktor ketidak-pahaman mereka tentang Pancasila itu sendiri. Apalah artinya kata-kata ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, musyawarah dan sebagainya itu, apabila sikap dan perilaku warga negara maupun penyelenggara negara senatiasa condong kepada tahta dan harta benda duniawi, serta merta lalai terhadap rambu-rambu hukum ilahiah, mengedepankan otoritas dan kekuatan, serta tega terhadap kenestapaan orang lain, tak peduli terhadap kehancuran bangsa dan negara. Pancasila, memang perlu dipahami secara kontekstual, dan bukan sekedar tekstual. Nilai-nilai Pancasila sebagai sistem nilai, tidak sekali-kali memisahkan (sparate out) seseorang dari konteks sosial, alam semesta maupun sangkan paraning dumadi. Segalanya menjadi utuh, menyatu dan berkarakter holistik. Dalam konteks demikian, maka apapun yang kita pikirkan, kita lakukan atau tidak kita lakukan, tiada lain dalam bingkai keutuhan sebagai bangsa, tanpa mengurangi hak dan rasa hormat sebagai warga negara atau penyelenggara negara. Di situlah, semua entitas terhubung dalam keakraban lahir-batin, saling memberi, saling melengkapi, dalam kebersamaan, kekeluargaan membangun negeri, yang muaranya pada keridhaan Illahi Robbi.
Kontekstualisasi pembudayaan Pancasila, pada tataran praksis, dapat dilakukan antara lain dengan pembudayaan musyawarah dan mengeliminir gemar berperkara (les adjudication, more inquisitorial). Budaya masyawarah, secara potensial akan menjadikan hasil akhir yakni kesepakatan sebagai milik dan tanggung jawab bersama, sehingga dalam rentang perjalanan pengimplementasian kesepakatan itu tidak akan saling menyalahkan, merasa paling berjasa, apalagi “menjegal” kawan seiring, berkhianat dalam perjuangan. Lebih dari itu, budaya musyawarah akan mampu menepis masuknya nilai permusuhan, perpecahan, dendam, memandang pihak lain sebagai rival (pesaing) yang mesti dikalahkan. Budaya musyawarah, justru menempatkan persaingan dalam konteks positif dan indah, yakni “berlomba-lombalah dalam kebaikan”. Apabila orang lain mampu bederma satu juta rupiah, maka terdorong baginya untuk bederma dalam jumlah lebih banyak. Apabila founding fathers telah berhasil merumuskan dasar negara, maka malu rasanya bila generasi berikutnya tidak mampu mengisi kemerdekaan dengan prestasi yang lebih besar.
Sebuah pengalaman menarik, ketika Pusat Studi Pancasila UGM menyelenggarakan Focus Group Discussion dalam Pembudayaan Pancasila tanggal 28 Januari 2013, yang diikuti sekitar 30 orang ustadz dari berbagai pondok pesantren di kabupaten dan kota di Provinsi DIY, terasakan betul bahwa nilai-nilai agama yang kadang-kadang terasa begitu transendental, terbukti telah terartikulasikan dengan rapi nan indah di dalam Pancasila. Sungguh sayang hal demikian selama ini kurang/belum dipahami oleh para ustadz. “Mengapa selama ini di pesantren tidak pernah diajarkan Pancasila?” Itulah ungkapan peserta. Ternyata, ada proses pendidikan yang lepas dari akarnya, tidak membumi, sehingga menghasilkan gap persepsi tentang Pancasila. Dengan FGD tersebut, para ustadz seakan mendapat siraman air sejuk yang menyegarkan dan mampu menumbuhkan gairah untuk ikut serta membudayakan Pancasila melalui pondok pesantren.
Saya membayangkan, apabila pembudayaan Pancasila secara intensif dapat diselenggarakan pada semua jenjang dan jenis pendidikan, barangkali tidak akan ada kasus penolakan terhadap Lambang Negara Garuda Pancasila. Kita paham bahwa setiap negara mempunyai Lambang Negara sebagai simbol kedaulatan, kepribadian dan kemegahan negara itu. Sama sekali tak ada niat dan nilai kemusrikan di dalamnya. Justru sebaliknya, dengan lambang negara menjadi mudah bagi bangsa yang bersangkutan untuk memupuk cinta tanah air. Bukankah hal demikian merupakan bagian dari iman?
Tak terkecuali, bangsa Indonesia pun memiliki Lambang Negara Garuda Pancasila yang disahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, dan penggunaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958. Pada peraturan itu dapat ditangkap arti atau makna lambang negara tersebut. Di bawah ini, saya coba mengutip beberapa bagian secara utuh agar maknanya dapat ditangkap dengan benar.
Adalah Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.
Garuda dengan perisai memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan.
Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45, adalah tanggal, bulan dan tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
(1) Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa.
(2) Pada perisai terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut:
a. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima;
b. Dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai;
c. Dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai;
d.Dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dan
e. Dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai.
Lambang Negara wajib digunakan di:
a. Dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan;
b. Luar gedung atau kantor;
c. Lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara;
d. Paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah;
e. Uang logam dan uang kertas; atau
Materai.
Selain itu Lambang Negara dapat digunakan sebagai :
a. Cap atau kop surat jabatan;
b. Cap dinas untuk kantor;
c. Pada kertas bermaterai;
d. Pada surat dan lencana gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan;
e. Lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri, Lambang Negara sebagai lencana atau atribut dipasang pada pakaian di dada sebelah kiri;
f. Penyelenggaraan peristiwa resmi;
g. Buku dan majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah;
h. Buku kumpulan undang-undang; dan/atau di rumah warga negara Indonesia.
Setiap orang dilarang:
a. Mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara;
b. Menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
c. Membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara; dan
d. Menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang-undang.
Pada hemat saya, lambang negara juga menunjukkan kemajuan kebudayaan dan peradaban bangsa yang bersangkutan. Penghormatan terhadap lambang negara tentu tidak akan ada artinya apabila tanpa disertai penghayatan dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, penghormatan terhadap lambang negara sebagai perilaku lahiriah perlu disatu-padukan dengan sikap batin untuk senantiasa cinta tanah air.
Pembudayaan Pancasila, hanya akan efektif bila berkesesuaian dengan struktur sosialnya. Begitu majemuknya struktur sosial di negara ini, mengisyaratkan pembudayaan Pancasila pun wajib diselenggarakan dengan bijak dalam memilih metode. Tidak ada metode tunggal dan universal. Semua metode dapat dipilih dan benar, apabila berkorelasi dengan tingkat berpikir, daya tangkap, dan daya tarik bagi masyarakatnya. Di situlah, inovasi dan kreativitas diperlukan. Rambu-rambunya cukup sederhana, yakni komunalistik-religius. Sejauh rambu-rambu itu dipahami dan dtaati, maka kebebasan berinovasi, berkreativitas dalam pembudayaan Pancasila perlu dihargai dan diterima. Wallahu’alam.

  • Guru Besar Ilmu Hukum dan Kepala Pusat Studi Pancasila UGM

Artikel Lainnya
– See more at: http://www.bin.go.id/wawasan/detil/190/3/07/02/2013/pembudayaan-pancasila#sthash.bU4xHagN.dpuf