Tag

, , ,

image

Sejumlah kalangan akan mengajukan permohonan uji materi (Judicial Review) terhadap Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu dekat ini.

Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan uji materi UU OJK ini adalah sebagai berikut :

I. Terkait Fungsi Bank Sentral, Fungsi OJK dan Inkonstitusionalitas UU OJK terhadap UUD 1945

• Tentang Fungsi Bank Sentral

  1. Bahwa ketentuan tentang Bank Sentral diatur di dalam Pasal 23D UUD 1945 dimana disebutkan bahwa Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab dan independensinya diatur dengan undang-undang.
  2. ​Selanjutnya ketentuan mengenai Bank Sentral kemudian diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia (UU Bank Indonesia) .

  3. Menurut UU Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (Pasal 7), dimana untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian (Pasal 7 ayat (2) UU Bank Indonesia).

  4. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta mata uang negara lain, dimana kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan perkembangan laju inflasi, sedangkan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan perkembangan nilai tukar rupiah dengan mata uang negara lain (Penjelasan Pasal 7 UU Bank Indonesia).

  5. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas antara lain, (a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; (c) mengatur dan mengawasi bank (Pasal 8 UU Bank Indonesia).

  6. Secara khusus tugas “Mengatur dan Mengawasi Bank” diatur dalam ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 35 UU Bank Indonesia.

  7. ​Bahwa UU Bank Indonesia merupakan regulasi yang dibuat untuk menggantikan regulasi yang mengatur tentang Bank Sentral sebelumnya yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, dimana dalam Undang-Undang tersebut disebutkan tentang dua tugas pokok bank sentral, yaitu pertama, membantu Pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan kedua, membantu Pemerintah dalam mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas lapangan kerja; guna meningkatkan taraf hidup rakyat (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968).

  8. ​Kemudian untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bank Sentral menjalankannya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah, dimana dalam menetapkan kebijaksanaan tersebut Pemerintah dibantu oleh suatu Dewan Moneter (Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968).

  9. Terhadap salah satu tugas Bank Indonesia yaitu “mengatur dan mengawasi bank” yang termaktub dalam Pasal 8 UU Bank Indonesia, kemudian dipisahkan dan integrasikan kembali dengan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap Pasar Modal serta Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya dengan membentuk sebuah lembaga bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

II. Tentang Fungsi dan Kewenangan OJK

  1. UU Bank Indonesia dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa “Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-undang”.
  • Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, dibentuklah sebuah lembaga yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

  • Bahwa dalam konstruksi tersebut di atas, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk dalam sektor jasa keuangan yang pengaturan dan pengawasannya akan dilakukan secara independen dan terpisah, dimana sebelumnya menjadi domain kewenangan dari Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Bank Indonesia.

  • OJK sendiri memiliki dua wewenang pokok, yaitu Pengaturan dan Pengawasan terhadap hampir semua jasa keuangan. Dalam hal Pengaturan, OJK dapat melansir berbagai kebijakan dan ketentuan baru dalam sektor keuangan. Sementara dalam hal pengawasan, OJK memiliki wewenang yang luas termasuk diantaranya pemeriksaan, penyidikan, perijinan dan penegakan hukum. Dari segi isi dan cakupan, UU OJK bukan saja untuk mengawasi industri perbankan, tetapi juga mengawasi industri pasar modal dan industri keuangan non bank (Lihat ketentuan Pasal 1 huruf 1 UU OJK).

  • Pembentukan OJK juga dilandasi oleh perkembangan sistem keuangan sudah sangat kompleks, dimana kompleksitas permasalahan tersebut mencakup produk, transaksi dan interaksi antara lembaga jasa keuangan sebagai akibat konglomerasi pemilikan pada lembaga jasa keuangan.

  • Inisiasi pembentukan OJK secara historis merupakan amanah dari letter of Intent (LoI) antara IMF dan Pemerintah Indonesia, dimana OJK tidak memiliki turunan langsung dari UUD 1945. Hal ini kemudian diperparah dengan pengalaman di beberapa negara yang keberadaan lembaga sejenis OJK tidak memberikan dampak yang signifikan, bahkan di Inggris mengalami kegagalan.

  • Pembentukan OJK salah satunya juga didasarkan pada fakta tentang kasus bank Century, dimana nasabah tertipu dengan penjualan Discretional Fund Antaboga yang bukan merupakan produk perbankan. Selain itu juga didasarkan pada perkembangan berbagai produk keuangan yang merupakan pencampuran atau perkawinan antara perbankan dengan asuransi, dan sebaliknya, antara asuransi dengan perbankan. Contohnya adalah produk asuransi sekaligus untuk investasi yang disebut Unit-Link yang sesungguhnya belum atau tidak ada dalam UU Asuransi Indonesia.

  • Secara konstitusional cantolan OJK juga tidak jelas di UUD 1945 mendapat mandat atau turunan dari pasal berapa, dimana masing-masing kewenangan yang diperoleh OJK (Perbankan, Pasar Modal dan Asuransi serta lembaga keuangan lainnya) berasal dari turunan yang asimetris. Perbankan sendiri merupakan turunan langsung dari Pasal 23 UUD 1945 yang mengatur tentang bank Sentral, sedangkan Pasar Modal dan Asuransi serta lembaga keuangan lainnya berasal dari Undang-Undang.

  • Dari sisi subtsansi, OJK tidak merubah konstruksi landasan operasional jasa keuangan, dimana UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU Dana Pensiun, UU Asuransi masih berlaku. Bahkan kualifikasi kejahatan dalam UU OJK juga masih mengacu kepada UU operasional tersebut, seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Terorisme, Fraud dan Insider Trading.

  • Namun dari sisi kewenangan dan fungsi, terdapat pelepasan kewenangan atas pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK, selain juga pengaturan dan pengawasan jasa keuangan yang dilakukan oleh BI dan Bapepam LK ke OJK.

  • Pembagian kewenangan antara OJK dan BI juga dijelaskan dalam UU OJK, dimana Pengaturan dan Pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Sedangkan Pengaturan dan Pengawasan macroprudential, yaitu pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam UU OJK merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan macroprudential, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada perbankan.

  • III. Tentang Inkonstitusionalitas OJK

    1. ​Bahwa OJK merupakan mandat yuridis Pasal 34 ayat (1) UU Bank Indonesia, dimana dinyatakan bahwa “Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-undang”.
  • Mandat yuridis tersebut merupakan rencana besar IMF sebagai bagian dari paket kerjasama dengan Indonesia, dimana IMF menginginkan dibentuknya sebuah lembaga yang terpisah dari Departemen Keuangan dan Bank Sentral yang diharapkan dapat menyiapkan industri perbankan nasional agar mampu menjadi pelaku global dengan inspirasi (Financial Supervisory Agency) FSA di Inggris, yang di kemudian hari diketahui bahwa FSA gagal total dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (cek selanjutnya di Naskah Akademik).

  • Bahwa kemudian independensi OJK ditunjukkan secara tegas melalui ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK, dimana disebutkan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

  • Frase “independen” dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK tidak menemukan cantolannya dalam konsideran UU OJK, dimana UU OJK mendasarkan salah satunya pada Pasal 33 UUD 1945. Pertentangan ini akan jelas nampak jika Pasal 33 UUD 1945 yang dimaksud adalah Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi

  • “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Bahkan jika konsideran yang dimaksud adalah Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi “Perekenomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”, frase “independen” tidak menemukan induknya.

  • Konsideran UU OJK yang menggunakan Pasal 33 UUD 1945 sebagai cantolan mengharuskan OJK terintegrasi dengan sistem perekenomian yang diamanatkan konstitusi, sehingga tidak mungkin independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Oleh karena itu independensi OJK menjadi pertanyaan besar, untuk kepentingan siapa independensi itu dibuat?

  • Bahwa independen hanya dikenal melalui turunan regulasi yang merujuk dan mengacu pada ketentuan Pasal 23D UUD 1945, dimana dapat dimungkinkan adanya Bank Sentral yang independen. Namun entitas OJK bukan turunan dan/atau lembaga operasional dari fungsi dan tugas Bank Sentral, dimana juga OJK mencakup tugas Bapepam LK, sehingga frase “independen” bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

  • Fungsi pengawasan dan pengaturan bank, sejatinya merupakan tugas konstitusional Bank Indonesia yang diturunkan langsung dari ketentuan Pasal 23D UUD 1945, yang diatur melalui UU Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia LEBIH memiliki landasan konstitusional dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan bank.

  • ​OJK kemudian merangkum fungsi, tugas, kewenangan dan institusi pengaturan dan pengawasan bank (bersama dengan kegiatan jasa keuangan di Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya) ke dalam salah satu bagian dari keseluruhan fungsi, tugas dan wewenang OJK sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 6 UU OJK.

  • Padahal kegiatan jasa keuangan di Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merupakan kegiatan keuangan yang bersumber dari pengaturan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 (yaitu UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, UU Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam lingkup BAPEPAM-LK) sehingga nilai konstitusionalnya tidak setara dengan kegiatan perbankan.

  • Sifat OJK yang meleburkan tugas dan kewenangan pengaturan dan pengawasan bank, kegiatan jasa keuangan di Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya menimbulkan konsekuensi terhadap aplikasi Basel II (dan Basel III) dan siapa yang akan mewakili Indonesia dalam forum bank sentral seluruh dunia. Secara fungsi dan kewenangan, Bank Indonesia sudah tidak memiliki kelayakan untuk memerankan diri menjadi wakil Indonesia.

  • Selain itu ketentuan Pasal 5 UU OJK yang berbunyi “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan” dapat menimbulkan konsekuensi adanya penumpukan kewenangan dalam satu tangan dimana OJK dapat (1) Menciptakan sistem dan regulasi, (2) Melaksanakan regulasi, (3) Mengawasi regulasi, dan (4) Menjatuhkan sanksi.

  • Penumpukan kewenangan dalam satu tangan/badan dapat menimbulkan potensi moral hazard, dimana kemudian OJK di-setting untuk independen sehingga pengambilan keputusan, kebijakan dan akuntabilitas organisasi menjadi sulit terkontrol.

  • Fungsi OJK yang termaktub dalam ketentuan Pasal 5 merupakan upaya pemisahan pengawasan perbankan dari otoritas moneter yaitu Bank Indonesia, dimana perubahan tersebut dapat menimbulkan instabilitas dan efektivitas Bank Indonesia dalam memastikan stabilitas keuangan. Meskipun terdapat protokol koordinasi yang mapan antara Bank Indonesia dan OJK dan salah satu anggota Dewan Komisioner OJK adalah ex officio Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengawasan, namun penghapusan fungsi dan supervisi mikroprudensial perbankan berpotensi besar akan mempertajam konflik kepentingan kebijakan moneter –perbankan dan menyisakan Bank Indonesia sebagai lembaga yang tidak berdaya.
    50.​Serangkaian fungsi OJK tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 UU OJK juga berpotensi untuk menjadi bias, karena tujuan dibentuknya lembaga OJK tidak tegas dan jelas. Berbeda dengan Bank Indonesia yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, rumusan tujuan OJK terlalu umum dan tidak spesifik, dimana seharusnya OJK juga bertujuan untuk ikut serta menjaga stabilitas keuangan. Dalam UU OJK , disebutkan tujuan OJK agar seluruh kegiatan jasa keuangan (a) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; (b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan (3) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

  • UUD 1945 hasil amandemen maupun UUD 1945 (asli) tidak pernah mengenal entitas lembaga yang mengatur sektor keuangan (sebagai industri jasa) sebagai turunan dan operasional fungsi dan kewenangan Bank Sentral, dimana dengan kata lain lembaga/otoritas yang tersebut sama sekali tidak dikenal oleh konsitusi dan/atau memiliki aspek konstitusionalitas. Hal tersebut dibuktikan sendiri oleh UU OJK dengan mendasarkan konsideran UU OJK pada Pasal 33 UUD 1945 (lihat konsideran “Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 UUD 1945”).
    52.​Dengan mendasarkan pada Pasal 33 UUD 1945, OJK dengan sengaja telah mereduksi fungsi dan kewenangannya dan/atau patut diduga memiliki disorientasi fungsi, dimana OJK dipaksa dan diarahkan untuk independen dan terpisah dari sistem besar ketatanegaraan yang termaktub dalam konstitusi.

  • IV. Tentang Dampak/Kerugian Dibentuknya OJK

    1. Bahwa dalam pendanaannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37, OJK akan mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Perusahaan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK, dimana pungutan tersebut merupakan penerimaan OJK. OJK akan mengelola dan mengadministrasikan pungutan secara akuntabel dan mandiri.
  • Dalam nomenklatur APBN, penerimaan OJK ini akan ditempatkan sebagai apa? Jika memang akan ditempatkan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka patut dipertanyakan sejauh mana Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) akan melakukan audit? Apalagi sebagaimana termatub dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini”. Terdapat celah yang sangat besar terjadinya penyimpangan sebagaimana dahulu pernah terjadi pada dana non budgeter Bulog.​

  • Pasal 37 tersebut dengan kata lain akan menimbulkan dampak: (a) Mengurangi kemandirian OJK, karena OJK merupakan badan publik dengan amanat yang diberikan oleh rakyat melalui DPR; (b) Sumber pendanaan dari jasa keuangan di pihak lain juga akan membalik akuntabilitas substantif OJK dari kepentingan publik dan konsumen kepada kepentingan industri jasa dan keuangan.

  • Konstruksi pendanaan tersebut di atas bertumpu pada model dan konsep self regulation, dan dengan semakin menguatnya suara dan pengaruuh sektor keuangan dalam pengambilan kebijakan di Indonesia, maka bahaya terjadinya pembajakan regulasi (regulatory capture) oleh elit-elit keuangan dominan akan menjadi semakin nyata, dimana seharusnya pengaturan dan pengawasan memerlukan penilaian oleh para pengawas dan regulator yang bertindak secara fair.

  • OJK cenderung menjauhkan peran negara dan memperbesar peran pasar keuangan. Akibatnya, kepentingan publik untuk adanya stabilitas keuangan, penurunan kejahatan keuangan dan perlindungan konsumen akan lebih sulit dicapai.

  • ​Selain juga kami mempertanyakan apa dasar hukum dari penentuan jumlah kutipan sebesar 0.3 – 0,4 % dari pendapatan institusi keuangan dan apa sumbangsihnya terhadap penyelamatan krisis keuangan, jikalau toh pada akhirnya ketika krisis benar-benar terjadi OJK tidak dapat menjamin institusi keuangan dapat terhindar dari krisis?

  • ​Bahkan kami berkeyakinan bahwa jika memang benar-benar terjadi krisis, bukan tidak mungkin (kembali) dana APBN akan dipakai untuk menalangi krisis, dimana PARA PEMOHON sangat berkepentingan dengan selamatnya APBN dikarenakan sebagian dari unsur APBN berasal dari sumbangan pembayar pajak yang dilakukan secara PATUH.

  • Disamping itu pendanaan OJK sampai tahun 2014 masih akan menggunakan APBN, artinya status hukum dana APBN yang digunakan sebagai biaya operasional secara konstitusional tidak memiliki landasan hukum dikarenakan OJK tidak berada dalam struktur ketatanegaraan yang rigid (setidaknya dari cabang kekuasaan eksekutif), dan juga sifat OJK yang independen. Dapat dipastikan terdapat potensi penyalahgunaan kewenangan keuangan negara yang dilakukan oleh OJK, setidaknya saat mereka menggunakan dana APBN sampai dengan saat OJK mendapat pemasukan sendiri dari pungutan industri keuangan.

  • Penggunaan APBN yang tidak jelas juntrungannya ini jelas-jelas merugikan rakyat dikarenakan sebagian dari unsur APBN berasal dari sumbangan pembayar pajak yang dilakukan secara PATUH oleh rakyat.

  • Selain itu, dari sisi operasional OJK juga menyisakan beberapa lubang permasalahan. Dengan adanya OJK, konflik kepentingan mengenai kebijakan dan pengawasan jasa keuangan tidak berarti akan berhenti, hanya akan berpindah dari dalam BI ke dalam OJK atau antara OJK dan BI. Contoh kasus dalam kasus bank gagal, meskipun acuan dan definisi bank gagal sama sama antara berbagai lembaga (BI, OJK dan LPS), namun tindakan kepada bank tersebut kemungkinan akan bisa berbeda. Bisa saja satu pihak akan menutup, pihak lainnya akan menambahkan modal. Lagi-lagi rakyat sebagai konsumen perbankan yang akan dirugikan dalam keadaan ini.

  • ​Dalam UU OJK juga tidak ada petunjuk atau arah yang jelas bahwa OJK harus memberikan sumbangan ke arah tercapainya fungsi intermediasi perbankan dan meningkatnya inklusi finansial di Indonesia. Kurang dari separuh penduduk memiliki tabungan, dengan kata lain bagaimana suku bunga perbankan dan efisiensi perbankan dapat ditingkatkan agar perbankan lebih mampu merangkul dan menyediakan akses finansial. Rakyat sebagai konsumen perbankan tidak memiliki daya tawar apapun terhadap suku bunga perbankan dan akses finansial, sehingga selamanya rakyat sebagai konsumen perbankan akan menjadi obyek yang dieksploitasi.

  • Dari sisi akuntabilitas, OJK juga menyisakan pertanyaan mengenai sejauh mana kinerja OJK pada tiga tujuan substansinya, yaitu: (a) pencegahan krisis finansial, (b) pengurangan kejahatan finansial dan (c) perlindungan konsumen dan perlindungan dana konsumen. Selain itu dari sisi keterwakilan kepentingan publik di OJK juga perlu dipertanyakan, mengingat yang terpilih sebagai Dewan Komisioner berasal dari pelaku industri jasa keuangan. Dengan demikian bagaimana memastikan bahwa mereka dapat menjadi pengawas dan pengatur jika mereka berasal dari lembaga yang sama yang hendak diatur?

  • Kemudian hal lain yang akan menjadi permasalahan adalah kualitas informasi yang diberikan oleh pelaku jasa keuangan. Sebagai contoh perbankan pada saat kredit macet tahun 1997, pengalaman BLBI menunjukkan bahwa jaminan yang diberikan oleh perbankan ternyata nilainya jauh sangat rendah dibanding dengan dana talangan yang diterima, sehingga negara dirugikan secara masif dan sangat besar.

  • Terakhir, OJK hanya mengatur mengenai tata cara atau protokol koordinasi pada saat krisis, tetapi secara substansi seberapa banyak dana publik dan/atau APBN yang boleh dikucurkan masih belum diatur. Hal ini menimbulkan celah yang sangat besar bagi terulangnya kejahatan perbankan yang melibatkan kekuasaan/otoritas.

  • Atas dasar alasan – alasan yang dikemukan di atas maka UU OJK nyata – nyata bertentangan dengan UUD 1945 dan harus segera dibatalkan. Dengan sendirinya OJK sebagai lembaga harus dibubarkan.