Tag

, , , , , , ,

image

Keputusan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyetujui suntikan modal tambahan kepada Bank Mutiara (d/h Bank Century) sebesar Rp. 1,245 triliun nyata – nyata telah melanggar hukum dan perundang – undangan yang berlaku. KPK harus mengusut tuntas apa yang sebenarnya motif dan tujuan penyertaan modal sementara (PMS) yang ditetapkan LPS dalam RUPS Bank Mutiara para tanggal 20 Desember 2013 yang lalu.

Argumentasi LPS bahwa tambahan modal sebesar hampir Rp. 1.25 triliun itu diperlukan agar rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) bank yang dulu bernama PT Bank Century Tbk itu bisa mencapai 14 persen, tidak dapat dibenarkan karena melanggar UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, khususnya pasal 42 yang mewajibkan LPS menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama 3 (tiga) tahun sejak dimulainya penanganan Bank Gagal

Toleransi maksimum yang ditetapkan UU LPS untuk menjual seluruh saham LPS yang ada dalam penanganan Bank Gagal adalah selama 2 tahun. UU LPS sangat jelas mengatur masa kepemilikan saham LPS di Bank Mutiara adalah selama 5 tahun dan setelah itu tidak dapat diperpanjang lagi alias harus dijual seluruh kepemilikan sahamnya.

Bail Out atau penyelamatan Bank Century yang dianggap bank gagal berdampak sistemik dilakukan atau diputuskan LPS pada tanggal 21 Nopember 2008, yang mana seharusnya sesuai undang – undang LPS harus sudah menjual atau nelepaskan seluruh kepemilikan sahamnya di Bank Mutiara paling lambat tanggal 20 Nopember 2013 yang lalu.

Berdasarkan ketentuan UU LPS pasal 42 tersebut, LPS telah melakukan dua pelanggaran hukum, yakni (1) LPS tidak melaksanakan kewajibannya melepas / menjual seluruh sahamnya di Bank Mutiara (d/h Bank Century) sesuai tenggat waktu yang ditetapkan UU yakni selambat – lambatnya tanggal 20 Nopember 2013 dan pelanggaran hukum berikutnya (2) LPS bahkan telah melanggar UU LPS dengan memberikan suntikan dana tambahan sebesar Rp. 1.245 triliun dalam bentuk penyertaan modal sementara (LPS) yang tidak dibenarkan / dilarang oleh UU dan merupakan tindak pidana korupsi karena merugikan keuangan negara yakni berpotensi melanggar ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang lain.

Apa pun yang menjadi alasan dan argumentasi LPS termasuk demi meningkatkan Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Mutiara hingga mencapai 14% dipastikan keputusan LPS tersebut telah melanggar hukum. LPS seharusnya lebih fokus melakukan penjualan seluruh sahamnya di Bank Mutiara, meski pun harus menderita kerugian karena UU LPS telah memerintahkan penjualan /pelepasan saham yang dimiliki LPS bilamana masa waktu penanganan LPS sudah mencapai 5 tahun.

Sebagai koreksi terhadap keterangan wakil ketua KPK Bambang Widjajanto yang keliru merujuk pasal 30 UU LPS terkait potensi pelanggaran dan pidana yang terjadi dalam PMS Bank Mutiara, agar dapat dipahami Bambang Widjajanto bahwa pasal 30 yang dimaksudkannya adalah ketentuan penanganan terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik.

Sedangkan Bank Mutiara (d/h Bank Century) dalam penetapan bail out – nya pada tahun 2008 lalu adalah atas dasar penilaian Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.

Sungguh disayangkan jika seorang wakil ketua KPK seperti Bambang Widjajanto tidak mampu memahami pasal demi pasal dan ayat demi ayat yang tercantum dalam UU. Jika begitu rendahnya kualitas dan kapasitas hukum seorang wakil ketua KPK, sungguh pantas dan tidak mengherankan begitu banyak pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di KPK jilid 3 selama ini.

Melihat pelanggaran hukum yang dilakukan LPS sudah sangat nyata, sebaiknya KPK atau kejaksaan agung segera mengusut pelanggaran tersebut untuk mengetahui motif dan tujuan sebenarnya oleh LPS ketika memutuskan untuk menyuntik kembali Bank Mutiara sebesar Rp. 1,245 triliun.

Sungguh mengherankan ketika Timwas BOB Century DPR sama sekali tidak bereaksi, bahkan terkesan apatis terhadap perampokan uang negara untuk kedua kalinya melalui modus kolusi LPS dan Bank Mutiara ini.

Apakah DPR, Pemerintah dan LPS lebih bodoh daripada keledai ? Atau malah sebaliknya, mereka cerdas dan ingin kembali menikmati uang haram hasil bail out seperti yang pernah mereka nikmati di kala Bank Mutiara masih bernama Bank Century ? Celakanya lagi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak berdaya dan tak berbuat apa – apa menyaksikan skandal century babak II yang terjadi 4 bulan menjelang pemilu 2014 yang akan datang !