Tag

, , , , , , , ,

Tidak banyak orang memperhatikan sungguh – sungguh ketika Yusril Ihza Mahendra mengajukan uji materi undang-undang pemilihan presiden (UU Pilpre) ke Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 13 Desember 2013 lalu.

Yusril, Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut mengajukan Pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi yang pada pokok gugatannya memohon kepada MK agar mengabulkan permohonannya untuk melakukan pemilihan umum dan pemilihan presiden secara serentak sesuai amanah konstitusi UUD 1945.

Meski Yusril meyakini bahwa jadwal Pemilu 9 April 2014 tidak akan terganggu, jika MK mengabulkan gugatannya tersebut, namun keyakinan Yusril tersebut hanyalah keyakinan semu karena semua orang tahu jika pemilu dan pilpres diselenggarakan serentak pasti akan memimbulkan konsekwensi luar biasa terhadap persiapan pelaksanaan/penyelenggaraan pemilu dan pilpres yang pada akhirnya menyebabkan pengunduran jadwal pemilu dan pilpres 2014 mendatang.

Alasan Yusril yang meyakini jadwal pemilu (DPR, DPRD, DPD) dan pilpres nanti tidak akan berantakan meski surat suara untuk pemilu sudah dicetak tentu saja tidak masuk akal karena penyelenggaran pemilu dan pilpres bukan hanya terkait pada pencetakan kertas surat suara. Banyak hal yang terkait dengan penyelenggaran pemilu dan pilpres, seperti sosialisasi mengenai perubahan jadwal pemilu dan pilpres yang semula berbeda diubah menjadi serentak. Sosialisasi ini mutlak dilakukan baik ke seluruh personalia KPU, Bawaslu, KPUD Propinsi/Kabupaten/Kota dan seluruh pihak yang terkait dari pusat sampai ke tingkat kecamatan/desa di seluruh Indonesia. Pelaksanaan sosialisasi mengenai perubahaan jadwal penyelenggaraan pemilu dan pilpres ini pasti tidak mudah. Pasti membutuhkan waktu yang cukup (3-6 bulan) dan membutuhkan biaya yang besar, di mana kebutuhan dana untuk mendukung perubahaan jadwal pelaksanaan pemilu/pilpres ini mengharuskan persetujuan DPR yang juga pasti memakan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan persetujuan DPR -nya.

Konsekwensi lain dari keputusan MK yang hampir dapat dipastikan mengabulkan gugatan Yusril itu adalah keharusan DPR untuk memeriksa kembali amar putusan MK terkait penetapan MK yang memutuskan penyelenggaran pemilu / pilpres secara serentak.

MK dapat dipastikan akan mengabulkan atau memenangkan gugatan Yusril karena kita semua tahu kendali terhadap MK saat ini sepenuhnya sudah berada di tangan presiden SBY paska ditangkapnya Ketua MK Akil Muchtar dalam OTT Kasus Suap Pilkada.

Presiden SBY dengan sangat jenius berhasil mengendalikan MK melalui kasus suapa Akil Muchtar. Dimana kemudian, hanya Akil Muchtar sendiri yang diproses hukum dengan tuduhan menerima suap, sedang hakim – hakim MK lain yang sangat patut diduga juga menerima suap bersamaan dengan Akil Muchtar diamankan kasus suapnya, tidak diproses hukum, tidak ikut serta dijadikan tersangka namun dipastikan telah tersandera oleh penguasa. Kondisi seperti ini menghasilkan Mahkamah Konstitusi yang sepenuhnya berada di bawah kendali Presiden SBY.

Hanya orang naif dan pandir saja yang tidak mengetahu bahwa gugatan Yusril ke MK pada tanggal 13 Desember 2013 yang mengajukan permohonan pelaksaan pemilu – pilpres serentak dan peristiwa penangkapan Ketua MK Akil Muchtar itu adalah merupakan bagian dari ‘grand scenario’ (skenario besar) Presiden SBY untuk mensukseskan ‘Red Plan’ Presiden SBY yang bertujuan memperpanjang masa jabatan / kekuasaannya sebagai presiden RI.

Sedang tujuan SBY memperpanjang masa jabatan/kekuasaanya sebagai presiden RI dapat dianalisis merupakan bagian dari usaha SBY melindungi diri, keluarga dan kroni – kroninya dari jeratan sekian banyak masalah hukum, utamanya korupsi.

Presiden SBY sadar sesadar sadarnya bahwa hanya dengan memperpanjang masa jabatannya selaku Presiden, dirinya dan keluargaya serta kroni – kroninya akan terhindar dari proses hukum KPK yang telah menjadwalkan pengusutan korupsi mereka pada Januari 2015 setelah SBY dipastikan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober 2014, bersamaan dengan telah dilantiknya presiden baru hasil pilpres yang semula direncanakan pada tanggal 9 Juli 2014 nanti.

Ketika MK memutuskan mengabulkan gugatan Yusril dan pemilu – pilpres harus diselenggarakan serentak atau pada hari yang sama, maka satu – satunya solusi yang tepat adalan presiden SBY menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang – undang atau Perppu. DPR pasti setuju karena proses politik di DPR dalam rangka mensinkronisasikan jadwal pemilu dan revisi UU Pilpres pasti membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan penerbitan Perppu oleh Presiden.

Selanjutnya, ketika DPR terpaksa menyerahkan dan menyetujui penerbitan Perppu oleh Presiden, maka presiden dipastikan akan terlebih dahulu menanyakan, meminta masukan dan pertimbangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terutama mengenai kesiapan dan kesanggupan mereka melaksanakan pemilu – pilpres serentak, termasuk tentang konsekwensi – konsekwensinya, seperti masalah sosialisasi, pembiayaan, pengamanan, dukungan logistik pemilu – pilpres dan seterusnya.

Dapat dipastikan, KPU dan Bawaslu akan mustahil melaksanakan pemilu – pilpres pada tanggal 9 April 2014 atau pun pada tanggal 9 Juli 2014. Dipastikan KPU dan Bawaslu mengusulkan pengunduran jadwal pemilu – pilpres paling cepat setelah 6 bulan setelah keputusan MK ditetapkan. Dengan demikian, KPU dan Bawaslu akan mengusulkan penyelenggaran pemilu – pilpres secepat – cepatnya pada akhir tahun 2014 atau bahkan mungkin pada awal tahun 2015 !

Luar biasa jenius Presiden SBY. Salam hormat dan salut dari kami anak bangsa !

Kehebatan Presiden SBY mencari solusi dari sekian banyak masalah yang menjerat dirinya dan keluarganya, serta dalam rangka mempertahankan dan melanggengkan kekuasaannya selalu mengundang kagum kami yang banyak belajar dari kehebatan beliau dalam menyusun, melaksanakan dan memastikan tercapainya tujuan dari strategi yang disusunnya.

Setelah berhasil lolos dari lubang jarum ancaman kegagalan Partai Demokrat mengikuti pemilu ketika konflik Anas – SBY, lolos dari jeratan hukum akibat korupsi Hambalang yang melibatkan andi, choel malarangeng, sylvia soleha, widodo wahyu sasongko atau kasus mafia pangan dan daging yang melibatkan Sengman Tjahja, Jusuf Wangkar cs, SBY kini sukses besar melanggengkan kekuasaannya dengan pengunduran jadwal pemilu – pilpres, sehingga SBY memiliki waktu yang cukup untuk melakukan apa saja dalam rangka mencapai tujuan yang sesungguhnya.

Pada skenario pengunduran jadwal pemilu – pilpres nanti, Presiden SBY – yang sebenarnya merupakan figur sentral – dengan sangat cantik, manis dan elegan tampil bak pahlawan. Rakyat Indonesia tidak akan pernah menduga bahwa semua kacau balau yang ditimbulkan dari keputusan MK itu merupakan bagian dari ‘grand scenario’ dari Presiden SBY sendiri.

Rakyat akan melihat dan menilai bahwa Yusril, MK, KPU, Bawaslu dan bahkan mungkin DPR sebagai penyebab utama pengunduran jadwal pemilu – pilpres. Tidak ada rakyat yang akan menyalahkan Presiden SBY dalam konteks pengunduran jadwal pemilu – pilpres ini.

Padahal, siapa pun yang cermat dan mampu menganalisis cara fikir dan tindakan Presiden SBY, pasti menemukan indikasi kuat bahwa pengajuan gugatan UU Pilpres oleh Yusril ke MK adalah merupakan permintaan Presiden SBY yang termasuk bagian dari kesepakatan Presiden SBY dengan Yusril Ihza Mahendra. Kedua pihak sepakat melaksanakan peran masing – masing dan menikmati keuntungan politik yang luar biasa secara bersama – sama. Win – win solution untuk Yusril dan SBY.

Bagaimana dengan rakyat, partai, MK, KPU, Bawaslu, DPR dan seterusnya ? Bagaimana dengan Partai Golkar dan PDIP ? Bagaimana dengan nasib Jokowi Si Capres Boneka unggulan para cukong dan konglomerat cina ?

Apa keuntungan bagi kita semua ? Apakah rakyat juga memperoleh benefit luar biasa besar seperti diraih Yusril yang dihentikan semua kasus hukumnya, yang nanti dapat maju sebagai capres atau cawapres, PPB nya diloloskan di KPU, Hamdan Zulva-nya dipromosi jadi Ketua MK, Yusron Ihza Mahendara-nya dianugerahi gelar Mr. Ambassador untuk Kekaisaran Jepang ? Dan seterusnya dan seterusnya …