Disomasi Presiden RI, Saya Minta Masukan dari Kompasianer

Kepada Yth. Admin Kompasianer dan Kang Pepih Nugraha, mohon ijin sebelumnya,..

Kepada Yth. Sahabat Kompasianer
Assalamualaikjm wr.wb dan salam sejahtera

Saya disomasi Palmer Advokat dan Konsultan Hukum Presiden Republik Indonesia Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono dan Keluarga. Surat pertama tanggal 14 Desember dan surat kedua tanggal 20 Desember 2013. Dalam surat somasinya menekankan agar supaya saya segera memberikan keterangan dan bukti bukti atas tuduhan yang saya tulis dalam Kompasiana dengan judul Anas : Kejarlah Daku Kau Terungkap. Apabila dalam waktu yang sudah ditentukan saya tidak mengindahkan permintaan Palmer dkk, maka dengan terpaksa mereka akan melakukan tindakan Hukum.

Untuk menanggapi somasi Presiden RI, saya sudah menyiapkan sejumlah argumentasi dan bukti bukti yang siap saya paparkan di Pengadilan nantinya. Namun sebagai sesama Kompasianer barangkali diantara ratusan ribu sahabat Kompasianer ada yang berkenan memberikan analisa, masukan, tanggapan atau kesimpulan sementara atas Pidato Presiden RI dari Jeddah. Hal ini penting untuk pembangunan karakter manusia Indonesia. Terutama Kejujuran dalam berbahasa dan bertindak yang akan melahirkan kebudayaan Indonesia masa datang. Saya yakin sahabat Kompasianer ada yang ahli Bahasa, Sastra, Komunikasi, Psikologi, hukum , Politisi, budayawan dan lain lain.

Supaya Kompasianer bisa menganalisa, menilai dan memberikan pendapat atau menarik kesimpulan, berikut adalah Pidato Presiden SBY: Dalam jumpa pers di Hotel Hilton, Jeddah, Arab Saudi, di sela-sela lawatannya ke Arab Saudi, Senin (4/2/2013), SBY mengaku sudah mendapatkan informasi yang memprihatinkan dirinya.

“Sejak kemarin malam dan sepanjang hari ini, saya terima banyak berita dari tanah air sesuai rilis survei tentang keadaan parpol dilihat dari sisi dukungan publik saat ini. Yang jadi perhatian adalah merosotnya angka untuk Partai Demokrat,” Hasil survei elektabilitas PD ini merupakan hasil terendah. Padahal, dalam Pemilu 2009 lalu, PD masih mendapat 21 persen suara. “Atas hasil ini, terus terang beberapa kader mangatakan SOS, sudah berada dalam lampu merah,” “Ada yang mengatakan ada kesan mengapa kasus ini tidak kunjung selesai, seakan diulur-ulur, tidak ada konklusi,”

“Saya yakin KPK yang jadi andalan dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, tidak tebang pilih,”. “Termasuk saya pribadi, di tanah yang mulia ini saya mohon kepada KPK untuk bisa segera melakukan tindakan konklusif dan tuntas terhadap apa yang dilakukan sejumlah kader PD,” “Kalau memang dinyatakan salah, kita terima memang salah. Kalau tidak salah, kita pingin tahu kalau itu tidak salah. Termasuk dalam hal ini Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang diperiksa KPK dan dicitrakan publik bersalah dalam kasus korupsi, meski KPK belum menjelaskan kasus ini,” Detiknews memberi judul “SBY Minta KPK Segera Tuntaskan Kasus Anas Urbaningrum”. (sumber : Arifin Asydhad – detikNews, Senin, 04/02/2013 Laporan dari Jeddah).

Dari Jeddah, dalam kesempatan yang sama Presiden SBY juga berpidato soal issue pajak yang sempat menyerempet dirinya. Dalam jumpa pers masalah Pajak Kekayaan pribadinya secara khusus Presiden SBY menyoroti Fuad Bawazier. Berikut isi pidatonya ” sejak enam tahun lalu sayasempat akan mengangkat Fuad Bawazier menjadi Menteri. Tapi di saat terakhir saya dapat data dari KPK kalau diangkat nanti akan jadi masalah besar. Jadi saya menyelamatkan beliau. Berhentilah dalam menuduh dan curiga. Pandai-pandailah berintrospeksi. Junjunglah kebenaran,” (sumber : Kompas.com, Senin(4/2/2013)

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah menilai, ada yang aneh dalam pernyataan Presiden. “Slip of tounge atau apa ya. Aneh. SBY dan KPK sama-sama aneh dalam case tersebut,”, “Kalau sudah bertahun-tahun lebih, Fuad Bawazier dinyatakan punya kasus hukum oleh KPK semestinya atas nama asas kesamaan di depan hukum, Fuad sudah diproses kasus hukumnya tersebut,” Dengan tidak adanya kejelasan pada kasus Fuad ditambah dengan pernyataan Presiden SBY yang menyebutkan Fuad diselamatkan, maka muncul kesan adanya koordinasi antara KPK dan Presiden dalam menentukan nasib seseorang dalam perkara korupsi. KOMPAS.com (6/2/2013).

Satu hal penting yang perlu diketahui dan dicatat oleh para Kompasianer, bahwa ternyata Keberadaan Presiden SBY di Jeddah Arab Saudi dalam rangka menjalankan tugas Negara dan dibiayai oleh uang Negara. Sumber dari http://www.presidenri.go.id. Minggu, 3 Februari 2013, 16:37:31 WIB., menjelaskan :

Abuja, Nigeria: Pesawat khusus kepresidenan A330-300 milik Garuda lepas landas dari Bandar Udara Internasional Nnamdi Azikiwe, Abuja, pukul 10.30 waktu setempat atau 16.30 WIB. Usai sudah kunjungan Presiden dua hari di Nigeria. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono meninggalkan Nigeria untuk meneruskan kunjungannya ke Arab Saudi, Diperkirakan Presiden SBY dan Ibu Negara akan tiba di Jeddah, Arab Saudi, pada pukul 17.00 waktu setempat atau 21.00 WIB di hari yang sama. Dalam kunjungan ke Arab Saudi, Presiden SBY akan melakukan pertemuan dengan ketua kamar dagang Jeddah dan sejumlah CEO perusahaan ternama setempat. SBY juga akan bertemu dengan Presiden Islamic Development Bank. Selain itu, Presiden SBY juga dijadwalkan menghadiri pertemuan bisnis Indonesia dan Arab Saudi.

Menyertai Presiden dalam kunjungan ini, Mensesneg Sudi Silalahi, Menlu Marty Natalegawa, Mendag Gita Wirjawan, Menperin MS Hidayat, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, Seskab Dipo Alam, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Kepala BKPM Muhammad Chatib Basri, dan Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulistiyo.
Disela sela tugas kenegaraan tersebut, Presiden berpidato untuk kepentingan Partai Demokrat dan pribadinya. Mengapa saya sebut pribadinya ? karena ternyata SBY juga berpidato soal masalah pajak pribadinya, SBY juga terbukti duduk sebagai ketua Umum PD menggantikan posisi Anas Urbaningrum.

Ditambah lagi tanggal 4 Februari 2013 adalah hari senin, hari kerja Presiden tapi kok ngurusi Partai ? bagaimana pertanggungjawaban Keuangan Negara tetapi dipakai bukan untuk kepentingan negara ? presiden sering bilang hanya ngurus partai pada hari libur saja ? bagaimana sahabat Kompasianer ?

saya berharap mendapat masukan membangun dari para sahabat. sekali lagi saya siap menghadapi Somasi Presiden RI seorang diri tetapi jika ada urun rembug dari sahabat Kompasianer untuk Indonesia yang lebih baik itu akan menjadi amal jariah kita bersama. Salam Indonesia jaya…. terimakasih sebesar besarnya kepada sahabat Kompasianer yang telah memberikan dukungan kepada saya dalam tulisan saya yang lalu ”

Saya disomasi Presiden RI,…salam Kompasianer. wasalamu”alaikum wr.wb.
Sri Mulyono (warga biasa)

Penulis : sri mulyono
(Dikutip dari Kompasiana)